Subversi dan Idiotisasi Bangsa

Alkisah, seorang penjahat brilyan jatuh hati gara-gara melihat perempuan Singosari nan elok sedang mandi. Ia langsung jatuh hati dan memutuskan bertekad akan mengawini perempuan yang kalau mandi, konon, kemaluannya bersinar itu. Arok, nama berandalan tersebut, belakangan baru tahu bahwa perempuan elok tersebut adalah Dedes, istri penguasa Singosari, Tunggul Ametung.

Singkat cerita, untuk merebut Dedes sekaligus menggulingkan Ametung, Arok minta tolong pada seorang temannya (sesama penjahat), Keboijo agar memesan sebuah keris sakti berluk tujuh pada seorang mpu terkenal, Gandring. Tergesa-gesa ingin meniduri Dedes, Arok minta agar Keboijo segera mengambil keris pesanannya meski belum deadline.

Alhasil, seperti yang diceritakan dalam sejarah di SD, Keboijo lantas membunuh Mpu Gandring untuk menyiasati persekongkolannya dengan Arok agar tak terbongkar. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Mpu Gandring sempat mengeluarkan sebuah kutukan bahwa keris ini akan meminta korban pemegangnya hingga tujuh turunan.

Keris di tangan Arok digunakan untuk membunuh Ametung. Lantas Keboijo dikambinghitamkan Arok. Keboijo dibunuh. Sang berandalan Arok berkuasa, Dedes diperistrinya. Tapi tak lama,
karena anak Ametung, Anusapati, balas dendam. Arok dibunuh dengan keris bertuah bikinan Mpu Gandring.

Begitu lah, seiring dengan tuah kutuk Mpu Gandring, bunuh- membunuh muncul sebagai “kebudayaan” baru di Singosari, sebut saja dengan Orde Singosari. Hal ini kemudian tercatat dalam sejarah sebagai “penumpahan darah” pertama kali yang kemudian menjadi semacam “tradisi” dalam setiap kali terjadi saat pergantian kekuasaan di Jawa.

Pada 1960-an “Soekarno tua” (untuk membedakannya dengan “Soekarno muda” yang sederhana, miskin, idealis, gemar membaca dan berpikir, ke mana-mana selalu pakai setelan blacu putih)
mengalami kegamangan dalam upaya mempertahankan kekuasaannya. Situasi ekonomi terus merosot. Begitu pula kondisi politik yang tak jelas juntrungannya. Setiap ada kesempatan Soekarno selalu meneriakkan jargon “Revolusi”, “Nasakom”, “Ganyang Nekolim” dan
sebagainya. Pemerintahan terus berganti-ganti, hingga Soekarno terpaksa mengeluarkan Dekrit membubarkan Konstituante dan menyatakan pemberlakuan kembali UUD 45.

Soekarno tua adalah seorang megalomania. Ia saat itu adalah salah seorang pemimpin negara Dunia ke Tiga yang paling terkemuka. Ia mencetuskan agar negara dunia ke tiga mengikutinya
beramai-ramai ke luar dari PBB. Fenomena Soekarno tua kemudian berkembang lebih jauh. Ia jadi orang yang gila hormat. Tak seperti Soekarno muda yang lebih suka dipanggil “Bung”, Soekarno tua lebih kerap dipanggil dengan sejumlah gelar yang agak berlebihan macam “Paduka Yang Mulia”, “Pemimpin Besar Revolusi”, “Penyambung Lidah Rakyat”, “Pandu Agung” dan sebagainya. Ia juga mulai mengkoleksi perempuan dan suka ber”lenso-ria”. Sementara sejumlah perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri menganugerahinya dengan berbagai gelar doctor honoris causa.

Banyak pihak, terutama kelompok dalam AD, tak suka pada Soekarno. Apalagi sejak 1957, Soekarno didukung AH Nasution menyatakan negara dalam kedaaan bahaya (SOB). Sejumlah kritik rupanya tak cukup dilontarkan padanya. Beberapa kelompok mencoba melakukan kudeta, perlawanan bersenjata juga upaya pembunuhan.

Mulai dari penembakan hingga penggranatan. Semuanya tak ada yang berhasil. Soekarno justru kebanjiran dukungan.

Alhasil, Soekarno tua yang terobsesi dengan “Revolusi Indonesia” merasa perlu mengamankan pencapaian cita-cita sekaligus menyelamatkan revolusi. Apalagi ada semacam pemahaman bahwa Revolusi Indonesia saat itu mulai dikepung oleh kekuatan kontrarevolusioner. Munculah kemudian sejumlah produk ideologi yang sesungguhnya kemudian lebih jadi pabrik jargon “state”, antara lain “Manipol USDEK” yang kemudian menghasilkan buku panduan “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi” (Tubapi). Selain itu, menurut Manipol, presiden yang juga pemimpin revolusi bisa mengambil sejumlah tindakan cepat yang diperlukan bagi pengaturan kembali lembaga-lembaga negara sebagai lembaga revolusi.

Anggota DPR Prof Jokosutono memunculkan ide perihal diperlukannya Penetapan Presiden (Penpres) sebagai instrumen baru revolusi yang menggunakan dasar Dekrit 5 Juli 1959 sebagai sumber hukum. Ide ini didukung Prof Muhammad Yamin. Kemudian hal ini disokong oleh Dewan Pertimbangan Agung yang berhasil merumuskan Sosialisme Indonesia.

Dengan senjata baru bernama Penpres, Soekarno bukan hanya membubarkan DPR hasil Pemilu dan menggantikannya dengan DPR Gotong Royong. Ia juga berhasil menggolkan Manipol jadi GBHN dalam Sidang Pertama MPRS. Tapi di antara sejumlah langkah spektakuler pengamanan jalannya revolusi oleh Soekarno, tak pelak lagi adalah dikeluarkannya Penpres No 11/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Muncul sejumlah polemik menyangkut keberadaan UU “ilegal” yang mengancam pelanggarnya dengan ancaman hukuman mati dengan konsep Indonesia merdeka dan butir-butir Pancasila. Akhirnya Soekarno mengeluarkan pembatalan Penpres _yang belakangan disadarinya sebagai tak berprikemanusiaan dan antidemokrasi melalui Pasal 12 Keputusan Presiden/Panglima angkatan Bersenjata/Komando Operasi Tertinggi No 36/KOTI/1964.

Semua orang tahu bahwa Soeharto akhirnya berhasil menyingkirkan Soekarno. Soekarno dikucilkan dengan status tahanan rumah di Wisma Yasco hingga mati dalam keadaan merana. Orang juga tahu bahwa Soeharto lantas menghidupkan kembali Penpres No 11/1963. Dengan senjata yang dulu dibuat Soekarno tersebut, Soeharto menyingkirkan, menangkapi, memenjarakan dan mengeksekusi para pengikut Soekarno.
***
Entah ini sekadar kecelakaan sejarah atau suratan nasib bangsa (atau sejarah itu memang hal yang berulang), apa yang pernah dilakukan Arok terhadap Tunggul Ametung kembali berulang
beberapa abad kemudian. Kejadiannya mirip sekali. Keboijo yang bertugas menyingkirkan Soekarno (Ametung) tak lain adalah MPRS yang dipimpin AH Nasution akhirnya, ketika tak diperlukan lagi, juga disingkirkan oleh Soeharto (Arok).

Dan kini bukan hanya unsur-unsur Orla yang dihabisi Orde Soeharto (Orsoe), tapi juga anak kandungnya sendiri. Mulai dari Pengadilan HR Dharsono, Kasus Cicendo, Kasus Woyla, Kasus Tanjung Priok, Buntut Santa Cruz, Kasus Bonar Tigor Cs. Dan kini anak-anak muda PRD yang dibesarkan dan dididik dalam peradaban “cuci otak” Orsoe.

Di jaman Orde Baru (sekali lagi sebaiknya baca: Orsoe) ini sudah tak ada lagi “revolusi” yang ada “pembangunan”; tak ada lagi “Manipol” dan “Jubirusman”, yang ada cuma “Eka Prasetya
Pancakarsa” dan “Trilogi Pembangunan” serta “BP-7”; sudah tak ada lagi “Tubapi” yang ada cuma “36 Butir P4”; tak ada lagi “Kelompok Kontrev”, yang ada cuma “Kelompok OTB”; tak ada lagi “Pemimpin Besar revolusi” yang ada cuma “Bapak Daripada Pembangunan”. Ada
sederetan contoh lain yang menunjukkan bukan saja Orsoe menjiplak habis-habisan konsep Orla Soekarno, tapi Orsoe juga secara murni dan konsekuen menjalankan semua hal yang justru tak
bisa dijalankan Soekarno. Orsoe memparipurnakan “jalan” revolusi yang sempat tertunda akibat terjadinya Peristiwa G30S.

Dan yang hebat, di bawah Orsoe terjadi penyeragaman secara total. Birokrasi negara, lembaga peradilan, lembaga tinggi negara semuanya identik dengan Orsoe. Makanya bisa dimengerti ketika  Budiman Sujatmiko Cs dan pembelanya menyatakan keberatan dengan dipakainya UU Antisubversi untuk menjerat dirinya, hakim hanya menyatakan, “UU tersebut adalah hukum positif yang masih berlaku. Jadi adalah sah untuk memakainya, sampai DPR mencabut UU
tersebut.”
***
Mengharapkan lembaga peradilan di Indonesia bisa identik dengan Dewi Keadilan yang selalu menutup matanya dengan kain hitam adalah hal yang absurd. “Tak mungkin orang berhadap ada
hakim yang bisa membuat keputusan yang akan jadi yurisprudensi dalam memutuskan soal keadilan di masa mendatang”.

Sejumlah pengamat Indonesia melihat di bawah Orsoe telah berlangsung sebuah tahapan idiotisasi bangsa secara sistematis. Bangsa Indonesia bukan hanya mundur ke era 60-an, saat bangsa dibakik berbagai aksi gontok-gontokan, tapi telah mundur jauh ke jaman VOC dengan “cultuur stelsel” dan “opendeur politiek”nya. Dan bahkan jauh ke era Kerajaan Singosari dengan “budaya” tumpas kelornya.

Ada orang yang meramalkan bahwa bukan tak mungkin tuah kutuk Mpu Gandring (baca: UU Antisubversi) pada gilirannya akan memakan para penguasa Orsoe. Anusapati kini sedang menunggu kesempatan bisa “membunuh” si penyamun, Arok. ###

Oleh: Didin Suprihatin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s