Sialnya Menyosialkan

BUNG Karno termasuk orang yang akrab dengan kata sosial, berikut kata turunannya. Tahun 1927-an, kata itu, sedikit banyak, menjadi tulang punggung dari gerakan marhaenisme yang digagasnya. Iwa Kusuma Sumantri yang telat dinobatkan jadi pahlawan menyebut, marhaenisme adalah satu asas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang di dalam segala halnya menyelamatkan kaum marhaen yang terdiri dari kaum buruh atau proletar, kaum tani melarat, dan kaum melarat lainnya. Dalam pidato tanpa teksnya tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengusulkan kata sosial, tepatnya keadilan sosial, untuk dijadikan salah satu sila Pancasila. Ketika diringkas jadi Trisila, kata sosial malah muncul dua kali di sila kedua dan ketiganya, berbentuk sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Menemukan Kembali Revolusi Kita”, Soekarno kembali menekankan bahwa sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila adalah salah satu arah tujuan revolusi Indonesia. Pidato ini belakangan menjadi dasar Manifesto Politik (Manipol) yang kemudian ditetapkan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kata sosial jelas kata serapan, bukan produk “asli” bumi pertiwi. Mungkin karena itu bekas guru di Seminari Depok, E. Soetan Harahap tidak memasukkan kata sosial dalam Kamoes Indonesia edisi ketujuh susunannya. Dalam edisi sebelumnya, kamus yang terbit zaman Jepang dan dicetak Kantor Cetak Visser Bandoeng itu kerap mendapat perlakuan kurang patut dari pembacanya. Utamanya terhadap edisi kelima dan keenam, ketika judulnya masih Kitab Arti Logat Melajoe. Dalam edisi itu, isi kamus diprotes karena dianggap terlalu banyak memasukkan kata-kata asing, mungkin termasuk kata sosial juga. Saking banyaknya, kata-kata asing itu dikatakan sampai mau merebut bahasa Indonesia. Kata sosial juga banyak dipakai politikus sebagai bumbu penyedap pidato untuk menunjukkan keberpihakannya pada rakyat. Ada kalanya kata itu membuat risi pemerintah, misalnya ketika digunakan dalam bentuk sosialis atau sosialisme. Kata sosial bisa bermakna sampingan dermawan atau suka menolong. Dinas Sosial terkenal sebagai dinas yang suka menyumbang orang-orang yang terkena bencana, selain mengurusi pekerja seks komersial. Sosial juga bisa berarti kekayaan. Status sosial misalnya, berarti status kekayaan. Demikian halnya dengan kesenjangan sosial yang bermakna kesenjangan kekayaan. Akan tetapi, lembaga, yayasan, dan dinas sosial bukan berarti lembaga, yayasan, dan dinas kekayaan kendati pada praktiknya banyak pengurusnya yang jadi kaya dari kerja sosialnya itu. Sosial dalam arti kekayaan itulah yang menyebabkan kita bisa mengerti makna sila kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Bayangkan kalau kata sosial di sana diartikan masyarakat). Dalam pidatonya tanggal 1 Juni itu, Bung Karno dengan leluasa mempertukarkan kata keadilan sosial dengan keadilan kesejahteraan dan kesejahteraan sosial sebagai pelengkap keadilan politik alias demokrasi. Kata sosial belakangan sering kita dengar dalam bentuknya yang lain, yaitu sosialisasi. Sosialisasi yang ini maksudnya menyebarluaskan suatu informasi ke masyarakat. Pada masa lalu, ketika revolusi dinyatakan belum selesai, bukanlah kata sosialisasi yang digunakan untuk menyebarluaskan apa yang dipandang pemerintah penting, melainkan indoktrinasi. Kita kenal misalnya akronim Tubapin (tujuh bahan pokok indoktrinasi) dengan bahan indoktrinasi berupa UUD 1945, Pancasila, termasuk pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 dan 17 Agustus 1959 tadi. Pada era Orde Baru, pemerintah memasyarakatkan kata penataran untuk kegiatan yang pada masa lalu dikenal sebagai indoktrinasi itu. Birokrat adalah orang yang mula-mula mengalami penataran P4 sebelum kemudian merambah unsur masyarakat lainnya. Tahun 1990-an peserta penataran P4 mencapai 70 juta orang dewasa. Tampaknya, bahan-bahan yang ditatarkan jauh dari hasil yang diinginkan terutama kalau kita bandingkan dengan istimewanya peringkat kitadalam bidang korupsi di dunia ini. Sejak reformasi, belum lagi kita dengar ada kegiatan serupa indoktrinasi dan penataran untuk memasyarakatkan Pancasila dan UUD. Mungkin karena pemerintah sekarang tidak menganggap lagi program semacam itu penting. Mungkin karena UUD-nya sendiri masih belum meyakinkan untuk disebarluaskan karena banyak yang tidak tahu, proses amendemennya sudah selesai atau belum. Atau mungkin kapok karena hasilnya tidak menggembirakan. Kata sosial diartikan kamus berkenaan dengan masyarakat. Sosialisasi dengan demikian adalah pemasyarakatan, penyebarluasan ke masyarakat. Kata kerjanya memasyarakatkan. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat bagi penghuninya untuk belajar bagaimana hidup bermasyarakat. Di sana diajarkan aneka keterampilan, bukan kejahatan, sehingga ketika para tahanan dilepaskan ke masyarakat, mereka bisa menyesuaikan dirinya dengan kehidupan masyarakat. Konsep pemasyarakatan ini sama dengan arti sosialisasi yang diajarkan sosiologi yaitu proses belajar bermasyarakatnya seorang individu. Anehnya, dalam kasus sosialisasi UU No. 22 Tahun 1999, ternyata bukan individu, melainkan masyarakatlah yang harus menyesuaikan dirinya terhadap isi UU itu. Padahal belakangan ketahuan, UU yang harus “digaulinya” itu ternyata tidak sempurna. Adakalanya orang enggan menggunakan kata memasyarakatkan. Banyak orang yang lebih suka menggunakan kata menyosialisasikan sebagai gantinya. Tetapi kata itu sebetulnya mubazir dan rancu. Kalau sosialisasi adalah pemasyarakatan, maka memasyarakatkan seharusnya menyosialkan. Bukannya menyosialisasikan yang berarti men-pemasyarakatan-kan. Dan disosialkan, bukan disosialisasikan yang berarti di-pemasyarakatan-kan. Sialnya, menyosialkan bukanlah pekerjaan mudah. Dalam kasus di lembaga pemasyarakatan, petugas sering harus berhadapan dengan tahanan yang mudah sakit. Akibatnya, boro-boro bisa mengajari tahanan hidup bermasyarakat karena waktu si tahanan habis tersita untuk berobat pulang-pergi Nusakambangan-Jakarta. Sementara itu, sebagian tahanan yang tidak sakit malah lebih suka belajar kejahatan sehingga ketika dia kembali ke masyarakat malahan menjadi penjahat yang lebih canggih. Akibatnya ia terpaksa berulang-ulang harus belajar bermasyarakat walaupun pada praktiknya dia berulang-ulang belajar atau bahkan mengajar kejahatan. Kecuali itu, kata pemasyarakatan atau sosialisasi sendiri kerap disalahartikan petugas. Beberapa petugas berpikir, cara memasyarakatkan yang paling efektif adalah dengan melepaskan langsung si tahanan, dengan atau tanpa persetujuan atasan, dan membiarkannya berbaur dengan masyarakat di… luar negeri. Akibatnya, banyak petugas yang terpeleset sehingga ia dan si tahanan akhirnya harus sama-sama belajar bermasyarakat di lembaga pemasyarakatan.***

oleh: rahimasyik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s