Demokrasi Massa Terpimpin

Sejak kekuasaan dikembalikan ke tangan Presiden Soekarno, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Menurut UUD 1945, terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Artinya, kekuasaan tertinggi negara di tangan MPR. Pelaksanaan konsep demokrasi terpimpin berkembang menjadi sebuah demokrasi yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada satu kepemimpinan saja, yaitu presiden (eksekutif).

Pemusatan Kekuasaan

Pemusatan kekuasaan pada satu kepemimpinan menyebabkan banyak tindakan presiden yang justru bertentangan dengan semangat UUD 1945. Dinamika politik pada masa sebelum presiden melaksanakan langkah kerja, presiden membentuk kabinet baru, yaitu kabinet kerja pada 10 Juli 1959. Ir. Soekarno duduk sebagai perdana menteri, dan Ir. H. Djuanda sebagai menteri pertama.

Dalam kabinet kerja ini, program kerja dinamakan triprogram, terdiri dari sandang, pangan, keamanan, dan pengembalian wilayah Irian Barat. Selanjutnya, pada 17 Agustus 1959 yaitu bertepatan dengan HUT kemerdekaan RI ke-14, Presiden Soekarno berpidato di hadapan rakyat Jakarta. Pidato ini dikenal sebagai manifesto politik Republik Indonesia (Manipol) yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita.

Manipol

Pada 23-25 September 1959, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, dalam sidangnya, mengusulkan Manipol dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Adapun intisari dari Manipol adalah UUD 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kepribadian Indonesia (USDEK), yang akhirnya ditetapkan sebagai GBHN.

Pada Pemilu 1955, Mr. Sartono bersedia kembali melanjutkan tugas-tugasnya sebagai lembaga perwakilan rakyat bersama pemerintah. Oleh karena itu, pada 23 Juli 1959, dari hasil Pemilu tersebut Mr. Sartono dilantik oleh Presiden. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR mengenai pengajuan anggaran belanja negara untuk tahun 1961.

Hal tersebut berakibat pada pembubaran DPR oleh presiden sesuai dengan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960. Di samping itu, melalui Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959, presiden membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang diketuai oleh Chaerul Saleh. Dalam ketetapannya, seluruh anggota MPRS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

DPRGR

Pasca DPR hasil Pemilu 1955 dibubarkan, Presiden Soekarno membentuk DPRGR sesuai dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960. Struktur DPRGR ini diatur untuk menjamin terjalinnya kerja sama antara pemerintah dan DPR. Anggota DPRGR terdiri dari wakil-wakil partai politik, Golongan Karya, dan satu orang perwakilan dari Irian Barat. Seluruh anggota DPRGR dipilih, diangkat, dan diberhentikan, oleh Presiden Soekarno.

Front Nasional

Untuk mengamankan dan melaksanakan Manipol USDEK yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai GBHN, Presiden Soekarno membentuk Front Nasional dengan Penetapan Presiden No. 13 Tahun 1959. Pembentukan Front Nasional memiliki tiga tujuan sebagai berikut.

  1. Menyelesaikan revolusi nasional Indonesia.
  2. Melaksanakan Pembangunan Semesta Nasional.
  3. Mengembalikan Irian Barat ke wilayah Indonesia.

Akan tetapi, dalam perkembangannya, organisasi ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik PKI sehingga Front Nasional dapat dipengaruhi dan dikuasai oleh PKI dan simpatisannya.

Sistem Ekonomi Terpimpin

Dalam era demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menjalankan sistem ekonomi terpimpin. Dalam sistem ekonomi ini, presiden secara langsung terlibat dan mengatur perekonomian. Seluruh kegiatan perekonomian terpusat pada pemerintah pusat. Akibatnya, kegiatan perekonomian di daerah menjadi terganggu dan menurun.

Volume uang yang meningkat akibat defisit dan arus uang yang cepat tidak membangkitkan produksi atau melancarkan distribusi barang. Beberapa usaha untuk memecahkan permasalahan ekonomi Indonesia pun dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah melalui deklarasi ekonomi pada 28 Maret 1963. Akan tetapi, kebijakan ini tidak bisa mengatasi permalahan ekonomi di Indonesia.

Sebagai penggantinya pemerintah mengeluarkan tiga buah kebijakan di bidang ekonomi pada 17 April 1964. Namun, kebijakan-kebijakan itu ternyata tidak mampu mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi yang melanda Indonesia.

Demikianlah gambaran singkat mengenai kondisi politik, sosial, dan ekonomi pada era demokrasi terpimpin. Semoga bermanfaat!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s