65 Tahun Ekonom Indonesia

Oleh : Syarif Hidayatullah

Secara de facto, Indonesia merdeka semenjak Bung Karno dan bung Hatta memproklamasikan berdirinya Republik Indonesia tanggal 17 agustus 1945. Walaupun negara kita masih membutuhkan 4-5 tahun untuk diakui sebagai suatu negara oleh dunia internasional, setidaknya segenap bangsa Indonesia meyakini dan merayakan berdirinya negara ini pada tanggal 17 agustus. Tahun ini merupakan perayaan berdirinya negara ini yang ke-65 . Banyak hal yang terjadi selama 65 tahun terakhir. Sejarah mencatat berbagai macam pemberontakan pasca Indonesia berdiri. Sejarah mengingat dengan jelas berbagai tragedi berdarah yang ada di negara ini. Sejarah memaparkan dengan detail rezim-rezim politik yang pernah berkuasa di negeri ini. Banyak yang terjadi, dan banyak sejarah yang dituliskan. Dalam rangka memperingati berdirinya Republik Indonesia yang ke-65, penulis mencoba menuliskan satu goresan sejarah yang jarang terungkap, yaitu sejarah pemikiran, tindakan, dan kebijakan ekonom Indonesia.

Seiring berdirinya Republik Indonesia, maka sah lah ketika ada seseorang dipanggil sebagai ekonom Indonesia. Semenjak berdiri, entah sudah berapa ribu ekonom yang lahir dari negara ini. Sejarah mencatat beberapa diantaranya, yang kebetulan memegang amanah dalam jabatan strategis dalam pemerintahan (Menteri, kepala Bappeneas, gubernur BI, penasehat presiden, dll), ataupun membawa pemikiran ekonomi tertentu. Para ekonom ini memiliki background pendidikan yang beragam, dan memiliki pemikiran yang berbeda. Keberagaman inilah yang coba penulis paparkan dalam tulisan ini.

Penulis membagi 3 generasi Ekonom Indonesia. Pertama generasi pra kemerdekaan hingga rezim Soekarno. Kedua, generasi ekonom pada masa orde baru. Ketiga adalah generasi ekonom pasca reformasi. Ketiga generasi ekonomi ini hidup dalam 3 masa yang berbeda, dimana tantangan dan hambatan yang mereka hadapi tentunya berbeda. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika memahami apa yang mereka sudah lakukan, sebagai landasan berfikir bagi kita generasi keempat ekonom Indonesia.

Generasi pertama: Ekonom pra kemerdekaan hingga rezim Soekarno

Ada beberapa ekonom yang menurut penulis mewakili generasi pertama ekonom Indonesia. Mereka adalah ekonom yang pada masa tersebut menempati jabatan-jabatan strategis pemerintahan, dan pemikiran ekonomi mereka menjadi landasan bagi kebijakan ekonomi Indonesia. Sebut saja, bung Hatta (wakil presiden Indonesia (1945-1956)), Sjafruddin Prawiranegara (menteri keuangan (1946), menteri kemakmuran (1947), perdana menteri (1948), dan gubernur Bank Indonesia (1953)), Wilopo (menteri perekonomian (1951-1952) dan perdana menteri (1952-1953)), Sumitro Djojohadikusumo (Menteri perdagangan dan perindustrian (1950-1951), menteri keuangan (1952-1953)), dan beberapa ekonom lainnya.

Tulisan ini akan dibagi dalam 4 bahasan. Pertama, kondisi awal perekonomian Indonesia (1945-1957). Kedua, perdebatan sistem perekonomian Indonesia. Ketiga adalah perkembangan sektor industri Indonesia. Keempat, perekonomian di era demokrasi terpimpin.

Kondisi awal perekonomian Indonesia (1945-1957)

Mengelola bangsa yang masih baru tentu bukan hal yang mudah. Berbagai permasalahan ekonomi, sosial, dan politik tumpah ruah dalam satu waktu. Perekonomian carut marut akibat perang melawan Jepang dan Belanda. Kebijakan ekonomi praktis sulit dilakukan pada awal kemerdekaan, karena tekanan dari pemerintahan Belanda yang melakukan agresi militer di Indonesia (Soesatro dan Budiman, 2005). Kebijakan ekonomi pada empat tahun pertama Indonesia dilakukan untuk menunjang kepentingan perang dan diplomasi internasional Indonesia. Salah kebijakan ekonomi Indonesia yang dilakukan Indonesia adalah penjualan candu ke luar negeri (Anwar, 2009). Indonesia memerlukan dana untuk membiyai berbagai perundingan internasional dan peralatan perang Indonesia. Kebijakan yang dilakukan oleh Bung Hatta adalah menjual candu ke pasar internasional (Anwar, 2009). Melalui penjualan candu inilah Indonesia dapat mengisi cadangan devisa kali pertama.

Pasca agresi militer Belanda, Indonesia pun dihadapi oleh berbagai persoalan ekonomi. Sesuai hasil keputusan KMB, Indonesia harus membayar utang Belanda sebesar US $ 1,1 Miliar. Pembayaran utang itu tentu memberatkan keuangan negara yang saat itu masih sangat minim. Selain itu, Indonesia juga dihadapkan pada tingginya tingkat inflasi. Pada tahun 1951, inflasi Indonesia mencapai 65%. Inflasi tersebut bersifat demand pull, yang diakibatkan oleh korean boom (meningkatnya permintaan beberapa komoditas akibat perang Korea). Inflasi ini coba diperangi dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan membuka keran import seperti yang dilakukan oleh Sumitro Djojohadikusumo (saat itu menjabat menteri keuangan). Keadaan sedikit membaik pada 1957, dimana inflasi berhasil ditekan hingga mencapai 5% dan PDB meningkat 20% dibandingkan tahun 1951.

Perdebatan sistem perekonomian Indonesia

Perdebatan mendasar yang terjadi di masa awal kemerdekaan Indonesia adalah apakah sistem perekonomian Indonesia. Perdebatan ini mengacu pada semangat dasar pada pasal 33 UUD 1945. Soekarno berpendapat bahwa Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 merupakan semangat kolektivisme, sedangkan untuk ayat 2 Pasal 33 UUD 1945 merupakan ungkapan sosialisme (Soesatro dan Budiman, 2005). Bung Hatta menambahi pandangan ini dengan mengatakan, “Dasar perekonomian Indonesia akan semakin jauh dari dasar individualisme dan semakin dekat dengan kolektivisme, dasar perekonomian yang sesuai dengan kolektivisme adalah koperasi” (Hatta, 1946). Dalam pandangan bung Hatta, perekonomian Indonesia sebagian besar akan diisi oleh kegiatan ekonomi rakyat, yang terorganisir dalam koperasi, dan sektor negara (Soesatro dan Budiman, 2005). Sejalan dengan itu, Wilopo mengatakan bahwa asas yang dirumuskan oleh Pasal 33 meruapakan penolakan terhadap liberalisme ekonomi (Wilopo, 1955). Menurutnya, sistem ekonomi Indonesia berlandaskan “usaha bersama”. Menurutnya, kegiatan ekonomi tak lagi mengandung motif keuntungan pribadi, tetapi motif untuk mengabdi kepada masyarakat demi kebaikan bersama (Wilopo, 1955).

Pendapat Bung Hatta, Soekarno dan Wilopo memang mengarahkan perekonomian indonesia condong ke sosialisme, anti-liberalisme, kemandirian, dan anti asing. Pemikiran tokoh-tokoh tersebut mengedepankan penguasaan sektor-sektor ekonomi oleh negara, kolektivitas dalam pembangunan ekonomi, dan pengembangan koperasi. Bung Hatta bahkan pernah berkata bahwa “…berhubung dengan itu timbul pertanyaan: “mungkinkah industri disusun sebagai koperasi?Jawab kita mungkin. Bagi siapa yang sanggup melepaskan pandangannya dari dasar individualisme dan liberalisme” (Hatta, 1946). Pandangan-pandangan tersebut nampaknya lahir dari kebencian mendalam atas imprealisme kapitalis barat, yang menjajah wilayah Indonesia selama 3,5 abad. Kebencian ini yang membuat sistem kapitalisme, yang banyak diterapkan di negara barat, dijauhi oleh para ekonom generasi pertama Indonesia.

Sedikit lebih moderat, Sjafruddin Prawiranegara mencoba memberikan pandangan lain mengenai sistem perekonomian Indonesia. Sjafruddin memiliki pendapat bahwa perusahaan asing harus tetap ada dan beroperasi di Indonesia. Pendapatnya itu dilandaskan oleh argumen bahwa Indonesia belum mampu menggantikan peran perusahaan asing tersebut, karena kekurangan modal dan tenaga ahli (Prawiranegara, 1952). Dalam salah satu tulisannya, Sjafruddin pernah berkata, “penguasa terikat beberapa hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Kewajiban itu salah satunya adalah pemenuhan hak milik, bukan hanya hak milik warga negara tapi hak milik orang asing”(Prawiranegara, 1951). Sjafruddin Prawiranegara, dalam beberapa sisi menolak sistem ekonomi yang sentralistik dan terlalu anti-asing. Beliau berpendapat bahwa kemakmuran rakyat dapat tercapai apabila segala sumber, alat dan tenaga kerja produktif di dalam masyarakat dapat dimobilisasi dan dikordinasi, dan dalam pengerahannya tidak diadakan pembedaan yang prinsipil dalam kebangsaan pemilik perusahaan atau tenaga kerja (Sjafruddin, 1951). Sjafruddin berpendapat bahwa hak milik dari perusahaan asing (Belanda) tetap mendapat perlindungan dari pemerintah, dan bisa melaksanakan usaha sebagaimana perusahaan pribumi lainnya.

Senada dengan Sjafruddin, Widjojo Nitisastro mengatakan bahwa mustahil apabila seluruh sektor ekonomi dikendalikan oleh koperasi, seperti yang diinginkan oleh bung Hatta. Menurutnya, ekonomi Indonesia, sesuai dengan ayat 1 pasal 38 UUDS (seperti pasal 33 pada UUD), bersifat anti-liberal. Akan tetapi, sistem ekonomi anti-liberal tidak harus selalu senralistik diatur oleh pemerintah, sehingga tidak ada mekanisme harga dan pengembangan sektor swasta. Sistem ekonomi anti-liberal dapat berbentuk sedemikian rupa sehingga mekanisme harga tetap bekerja, juga dalam penentuan upah, akan tetapi di bawah pengendalian negara, melalui kebijakan fiskal, kebijakan neraca pembayaran dan kebijakan upah (Nitisastro, 1955).

Perbedaan pandangan adalah hal yang biasa. Perdebatan para ekonom di awal kemerdekaan mengenai sistem ekonomi Indonesia belum selesai hingga sekarang. Pasal 33 UUD 1945 sangatlah multitafsir. Sebagian ekonom bisa menafsirkan pasal tersebut dengan sudut pandang agak kiri (sosialis) ataupun agak kanan (kapitalis). Pada hakikatnya, perdebatan ekonom tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.

Perkembangan sektor Industri

Industrialisasi menjadi tantangan baru bagi negara muda Indonesia saat itu. Bung Hatta mengatakan bahwa “Indonesia berangsur-angsur mesti menempuh jalan industrialisasi”(hatta, 1946). Untuk merealisasikan itu, pada tahun 1951, sumitro membentuk suatu panitia industrialisasi untuk merumuskan kebijakan industri (Soesastro dan Budiman, 2005). Pada panitia tersebut, Sumitro mengajukan rencana pembangunan indsutri, yang intinya adalah: (a) memberikan bantuan kepada industri skala kecil untuk berkembang, melalui pembentukan induk-induk produksi; (b) industrialisasi yang berorientasi subtitusi impor; dan (c) program banteng. Hasil akhir dari panitia industri adalah pembentukan empat kebijaksanaan industri (Siahaan, 1996). Pertama adalah mengusahakan ekonomi Indonesia sejauh mungkin berada ditangan pemerintah, tanpa mematikan sektor swasta. Kedua, sasaran jangka panjang perindustrian adalah meningkatkan pendapatan nasional. Ketiga, pembinaan insutri dibatasi pada industri kecil dan menengah. Keempat, semua industri yang dianggap “kunci” berada ditangan pemerintah (Siahaan, 1996).

Tahun-tahun pertama industrialisasi indonesia masih sarat dengan subsidi dan proteksi. Para pengusaha pribumi mendapat bantuan dari berbagai program pemerintah, seperti program banteng, sehingga dapat menjalankan industrinya. Selain itu, industri dalam negeri mendapat proteksi khusus, agar terlindungi dari barang impor. Saroso Wirodihardjo mengatakan, “proses industrialisasi di Indonesia harus dijamin yang berarti bahwa industri yang sedang berjalan di Indonesia harus diperlindungi”(Wirodihardjo, 1956). Beliau menambahkan, “tujuan akhir dari industri Indonesia adalah sesuatu hasil industri yang harus memenuhi keperluan rakyat dan dapat menyaingi hasil industri luar negeri”(Wirodihardjo, 1956).

Sumber pendanaan pembangunan industri Indonesia pun bermacam-macam. Garis-garis besar pembangunan lima tahun menetapkan bahwa pembiayaan harus didasarkan kekuatan sendiri (Siahaan, 1996). Sumber penerimaan dalam negeri Indonesia berasal dari peningkatan ekspor, meningkatkan penerimaan pajak, tabungan masyarakat, penerbitan obligasi dan dari perusahaan negara. Walau mencanangkan pembiayaan mandiri, Indonesia tetap menerima dana hibah dan pinjaman luar negeri (Investasi asing belum diterapkan, karena masih terjadi perbedaan pendapat mengenai manfaat investasi tersebut). Dana pinjaman Indonesia saat itu berasal dari Uni Soviet. Pada tahun 1956, Indonesia mendapat pinjaman lunak, dengan bunga 2,5%/tahun. Hingga tahun 1957, jumlah pinjaman Indonesia kepada Uni Soviet mencapai US $ 113 juta (Siahaan, 1996). Indonesia dan Soviet juga melakukan beberapa kerjasama dalam bidang industri. Seperti pembangunan dua pabrik baja, yang masing-masing berkapasitas 50.000 ton per tahun dan pembangunan pabrik pupuk dengan kapasitas 100.000 ton per tahun.

Ekonom di Masa Demokrasi Terpimpin

Masa demokrasi terpimpin bisa disebut sebagai masa tersulit bagi ekonom Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih mengedepankan kepentingan politik presiden daripada kepentingan ekonomi masyarakat. Pada masa ini, para ekonom nampaknya tertekan oleh superioritas Presiden. Sehingga, hampir seluruh kebijakan dan pemikiran ekonom yang dibuat pada masa ini menyesuaikan dengan sistem ekonomi terpimpin ala Soekarno. Ada tiga acuan utama yang dipakai oleh para ekonom untuk membuat kebijakan pada masa itu, pertama Manifesto politik (Manipol) Soekarno, yang nantinya akan menjadi GBHN (Garis besar haluan negara). Kedua, pidato Soekarno yang berjudul “Deklarasi Ekonomi”. Ketiga adalah hasil rancangan rencana pembangunan yang disusun oleh DEPERNAS (diketuai oleh M. Yamin, beranggotakan 70 orang, tapi tidak ada ekonom satupun). Menjadi hal lumrah ketika kita membaca essay ekonomi pada masa itu dan menemukan kalimat-kalimat seperti “….berdasarkan Menifesto politik..” , “….hal ini sesuai dengan isi Deklarasi Ekonomi”, ataupun “….bersumber dari rancangan DEPERNAS”.

Ekonom pada masa itu, entah terpaksa atau tidak, berlomba-lomba menyesuaikan pemikiran dengan apa yang diinginkan oleh sang “panglima tertinggi revolusi” (dalam beberapa essay ekonomi pada masa itu, Soekarno disebut dengan “paduka yang mulia”). Contohnya seperti Sarbini Sumawinata yang mencoba menggagas bagaimana ekonomi sosialis ala Indonesia, dan Soerjadi yang merumuskan sistem moneter yang sesuai dengan ekonomi terpimpin. Penyesuain-penyesuaian seperti itu nampaknya dilakukan oleh semua ekonom pada masa itu, walaupun ada pula sebagian kecil ekonom yang mencoba melakukan kompromisasi antara sistem ekonomi terpimpin dengan ekonomi yang “sedikit” liberal.

Perekonomian pada masa itu mempunyai dua corak utama yaitu, tertutup dan sentralistik. Keluarnya Indonesia dari PBB dan IMF, jelas membuat Indonesia terkucil dari dunia internasional. Jargon Berdikari (Berdiri di bawah kaki sendiri) yang dicanangkan oleh bung karno membuat Indonesia meminggirkan perusahaan asing dan investasi asing. Proses nasionalisasi yang dilakukan secara serentak membuat investor tidak berani untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal-hal ini yang membuat ekonomi Indonesia sangat tertutup. Kebijakan ekonomi disusun secara sentralistik oleh sebuah dewan khusus yang bernama dewan ekonomi. Selain itu, arah kebijakan ekonomi harus mengikuti rencana pembangunan semesta 8 tahun (1961-1969) yang dirangcang oleh M. Yamin. Kebijakan pembangunan semesta 8 tahun ini mendapat kritik pedas dari Frans Seda. Beliau mengatakan bahwa kebijakan tersebut lebih merupakan hasil karya imajinasi seorang M. Yamin daripada suatu perencanaan sistematis (Seda, 1992). Selain adanya dewan ekonomi, pemerintah juga mendirikan dewan bahan makanan yang mengatur regulasi dan memonopoli bahan makanan pokok.

Kondisi perekonomian pada masa demokrasi terpimpin

Kondisi perekonomian carut marut pada masa itu. Salah satu “penyakit kronis” yang melanda perekonomian Indonesia adalah inflasi. Tahun 1960 inflasi di Indonesia mencapai 21,53%, dan semakin parah pada penghujung masa demokrasi terpimpin yang mencapai 660%. Ironisnya, inflasi ini berasal dari perilaku pemerintah yang melakukan pencetakkan uang dalam jumlah besar, demi membiayai proyek mercusuar bung Karno (pembangunan komplek olahraga senayan, Monas, anggaran militer, dll) dan proyek “sosialis” dari bung Karno (subsidi BBM yang mencapai 20% dari total anggaran, subsidi berbagai komoditas secara berlebihan, dll). Pemerintah membutuhkan uang yang sangat besar untuk membiayai proyek-proyek politik tersebut, sehingga anggaran setiap tahun selalu defisit. Pada tahun 1966 pengeluaran negara mencapai 7 kali lipat dari pemasukan negara (Prawiro, 1966). Untuk menutupi lubang defisit ini pemerintah mengambil jalan pintas dengan melakukan pencetakan uang. Pencetakkan uang ini jelas menambah jumlah uang yang beredar secara drastis. Pada tahun 1960, jumlah uang beredar “hanya” Rp. 47 miliar. Jumlah ini melonjak drastis pada tahun 1966 yang mencapai Rp. 5,3 Triliun. Banyaknya jumlah uang beredar ini menyebabkan banyak orang yang memegang uang. Hal tersebut menyebabkan permintaan meningkat tajam tanpa diikuti dengan kemampuan produksi. Sehingga terjadi kelebihan permintaan dan kelangkaan. Efek selanjutnya mudah ditebak, inflasi yang melambung tinggi. Indonesia juga terus mengalami defisit perdagangan internasional. Pada tahun 1960, Indonesia masih mendapat surplus US $ 97 Juta, akan tetapi, pada tahun 1965, Indonesia mengalami defisit neraca pembayaran US $ 157 juta (Budiman dan Soesatro, 2005).

Eksport Indonesia melemah saat itu, hal ini dikarenakan produktifitas dari industri dalam negeri sangatlah rendah. Di sisi lain, indonesia melakukan import beberapa komoditas dalam jumlah besar. Utang luar negeri Indonesia pun membengkak. Pada tahun 1966 utang mencapai US $ 2.358 juta. Sebagian besar penjamin berasal dari negara blok komunis yang mencapai US $ 1.404 juta, selain itu berasal dari negara barat US $ 587 juta, beberapa negara Asia US $ 261 juta, dan IMF US $ 102 juta (Siahaan, 1996).

Menggagas sistem ekonomi terpimpin

Istilah sistem ekonomi terpimpin dicetuskan oleh Soerjadi. Soerjadi memakai nama sistem ekonomi terpimpin karena istilah tersebut dipakai oleh MPRS dan terdapat UU. Soerjadi berpendapat bahwa ekonomi terpimpin adalah kebalikan dari perekonomian liberal. Menurutnya, ekonomi liberal adalah kehidupan ekonomi dimana mekanisme harga dijadikan pedoman dalam proses produksi dan pemerintah tidak turut mempengaruhi perkembangan harga tersebut, dan jika pemerintah turut campur mempengaruhi mekanisme harga, maka sistem ekonomi tersebut disebut ekonomi terpimpin (Soerjadi, 1965). Soerjadi menambahkan bahwa ekonomi terpimpin adalah ekonomi berencana, ekonomi yang digerakkan oleh suatu rencana yang dibikin dan dilaksanakan secara sadar oleh pemerintah untuk menghadapi permasalahan ekonomi.

Bidang moneter pun tidak luput dari sentralitisasi yang terjadi pada masa itu. Sistem moneter yang terpimpin pun mulai digagas. Soerjadi (1963) mengatakan, “perbankan harus diusahakan sistem sentralisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta penilaian dari pembiayaan rencana nasional”. Adapun Struktur organisasi dari perbankan pada masa itu adalah primidal, dimana bank sentral memimpin, mengkordinasi, mengawasi serta menilai semua bank dalam pelaksanaan anggaran kredit dan anggaran devisa. Sentralisasi sangat lekat pada masa itu, sektor perbankan pun terkena imbasnya. Seluruh kegiatan perbankan sangat diawasi oleh bank sentral. Dalam pemberian kredit, perbankan diberikan batasan yang sangat tegas oleh bank sentral. Bank umum tidak dapat dengan mudah menyalurkan kreditnya, karena harus mengikuti batasan yang ditetapkan oleh anggaran kredit. Tidak hanya pemabatasan penyaluran kredit, pada masa itu bank asing dilarang untuk beroperasi (sesuai dengan keputusan komisi pembangunan F dari MPRS). Hal ini mungkin efek dari gerakan Berdikari yang dilakukan oleh Soekarno, sehingga seluruh lapisan moneter harus dibawah kendali pribumi.

Kritik para ekonom

Sejauh yang saya baca, tidak banyak kritik yang dilancarkan ekonom Indonesia pada masa itu. Entah karena terkungkung oleh sistem, ekonom berusaha untuk menyesuaikan dengan arus ekonomi terpimpin. Walaupun begitu, tetap ada beberapa hal yang di kritik oleh ekonom pada masa itu, salah satunya adalah mekanisme pembentukan harga. Pengaturan harga, saat itu, sangatlah politis. Pemerintah ingin sedemikian rupa harga bisa ditekan pada harga rendah. Sehingga, campur tangan pemerintah sangatlah terasa. Hal ini yang seringkali jadi sasaran kritik ekonom pada masa itu. Sebagian besar ekonom berpendapat bahwa harga jangan selalu di atur oleh pemerintah, melainkan disesuaikan dengan mekanisme pasar. Jika pemerintah membuat standart harga tanpa dibantu oleh sinyal harga pasar maka standart harga yang dibuat cenderung tidak efektif (Sadli, 1960). Sadli (1960), menambahkan “pemerintah harus memilah sektor-sektor mana pemerintah harus langsung turut campur menentukan harga”. Kesimpulan Dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin sangatlah salah arah. Kebijakan yang mengutamakan rakyat hanya terasa seperti jargon sosialis belaka. Rakyat hidup menderita dan kelaparan. Angka pengangguran, inflasi, dan kemiskinan berlomba-lomba untuk mencapai posisi tertinggi.

Walaupun begitu, tidak semua kebijakan ekonomi yang ada pada masa demokrasi terpimpin itu buruk. Frans Seda mengakui bahwa ada dua hal yang menjadi prestasi ekonomi pada masa Soekarno, pertama berdirinya Pertamina, kedua perbaikan sektor perkebunan. Harus diakui, adanya Pertamina menjadi prestasi besar kebijakan zaman Soekarno. Berdirinya Pertamina berhasil mendobrak monopoli perusahan luar negeri dalam bidang perminyakan nasional. Dalam bidang perkebunan, Soekarno berhasil untuk tidak tunduk pada tekanan politik dan tidak menyerahkan pimpinan dan pembinaan perkebunana kepada PKI (Seda, 1991).

Power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. Anekdot tersebut nampaknya tepat menggambarkan keadaan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Terlalu berkuasanya seorang presiden, dan beberapa lembaga (bank sentral, dewan ekonomi, dewan bahan makanan, dll), menyebabkan sistem ekonomi mudah goyah dan digerogoti dengan korupsi yang akut. Mekanisme kontrol sosial yang seharusnya dipegang oleh masyarakat praktis tidak ada, sehingga para pejabat dan birokrat bisa dengan bebas melakukan korupsi dan tindakan penyelewengan uang negara. Hal-hal tersebut bisa menjadi pelajaran yang baik untuk Republik Indonesia kedepannya. Kita jadi memahami, bahwa menumpuk kekuasaan politik dan ekonomi pada satu orang/golongan, tidak akan membuat negara ini menjadi lebih sejahtera. Kedepannya, Indonesia bisa menerapkan sistem yang demokratis, sehingga mekanisme pengawasan dan kontrol sosial bisa berjalan, dan pemerintah tidak berbuat seenaknya dalam merancang suatu kebijakan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s